oleh

Urus SIB, Korban Serahkan Uang Tunai 70 Juta Rupiah 

-POLRI-2 views
GOMEDAN – Diduga aksi pemerasan uang tunai sebesar 70 juta Rupiah dilakukan oleh oknum aparat Krimsus Polda Sultra berinisial RHM bekerjasama dengan oknum Syabandar inisial SRD.

Terkuaknya hal tersebut atas penuturan korban, yang tidak ingin namanya dimediakan, terkait pengalaman pahitnya mengurus Surat Ijin Berlayar (SIB) di Kantor Kesyahbandaran Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, ke Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Kamis, 15 Juli 2021.

“Kami menjual cargo nikel di IUP salah satu perusahaan di Konawe Utara dengan dokumen yang sudah sesuai dengan aturan Pemerintah, lengkap. Setelah pengapalan tongkang, full pemuatan, kami minta dibuatkan Surat Ijin Berlayar ke pihak Syabandar. Kemudian, informasi dari pihak Syabandar bahwa harus koordinasi dengan pihak Polda Sultra di Kendari. Oleh pihak Syahbandar juga disampaikan bahwa kita harus menyetor 50 juta untuk oknum Polda, 20 juta untuk oknum Syabandar,” tutur narasumber melalui akun WhatsApp-nya yang diterima langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.

Loading...

Lanjut korban menceritakan, bahwa keesokan harinya, Kamis, 8 Juli 2021, pihaknya mendatangi Polda Sultra dan bertemu oknum Krimsus, RHM sesuai arahan oknum Syahbandar, SRD.

“Kami ke kantor Polda di Kendari dan menanyakan hal ini, dan dibenarkan. Untuk menjaga agar kami tidak terkena pinalti demorid (demurrage atau biaya overstay – red) tongkang, kami harus memberikan sejumlah uang yang diminta agar Surat Ijin Berlayar bisa diterbitkan oleh pihak Syabandar setempat,” terangnya menjelaskan modus pemerasan oleh oknum Krimsus RHM bekerjasama dengan oknum Syahbandar SRD tersebut.

Sebagai barang bukti atas informasi yang disampaikannya, korban menyertakan foto sejumlah uang, nominal 100 ribuan, yang sudah tersusun dalam tujuh ikatan masing-masing 10 juta rupiah per ikat. Uang Rp.70 juta tersebut dibungkus plastik hitam, difoto sebelum diserahkan kepada RHM yang berdinas di unit Kriminal Khusus Polda Sultra.

Secara singkat, kronologi kejadian kasus pemerasan itu diawali dengan kegiatan loading (Pemuatan Barang) nikel ke atas kapal tongkang di sebuah pelabuhan bongkar-muat barang di Konawe Utara, pada Selasa, 6 Juli 2021. Loading selesai sekira pukul 22.00 Wita.

Keesokan harinya, Rabu, 7 Juli 2021, korban lalu menghubungi Kesyahbandaran Konawe Utara untuk meminta dibuatkan Surat Ijin Berlayar atau SIB. Pada posisi ini, modus pemerasan mulai dijalankan oleh RHM dan SRD. Pihak Syahbandar menginformasikan kepada korban sebagai pemohon SIB bahwa untuk mendapatkan dokumen SIB itu, pihak perusahaan harus menyetorkan sejumlah Rp.50 juta untuk oknum Krimsus Polda Sultra, RHM dan Rp.20 juta untuk oknum Syahbandar, SRD.

Akhirnya, pada Kamis, 8 Juli 2021, pihak korban mendatangi Polda Sultra untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata dijawab benar demikian. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi akibat denda keterlambatan pemberangkatan pelayaran (Demurrage) yang nilainya cukup besar, korban terpaksa membayar sebesar yang diminta, yakni Rp.70 juta.

Di bagian akhir pesan WA-nya, korban menanyakan apakah dirinya tidak terancam karena telah menyampaikan informasi pemerasan oleh oknum-oknum tersebut? “Pak ijin, apakah ini aman buat saya? Kami takut bersuara karena rakyat biasa. Ketika dipojokkan, kami tidak bisa berbuat apa2 pak,” tulis korban menyampaikan rasa khawatirnya karena sudah memberikan informasi ini ke PPWI Nasional.

Saat dikonfirmasi awak media terkait kebenaran kasus ini kepada oknum RHM dan SRD, keduanya terkesan tidak ingin memberikan tanggapan guna perimbangan berita dan masing-masing malahan memblokir nomor kontak awak media agar tidak dapat menghubunginya lagi.

(SN Gomedan.co.id, Sultra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI