oleh

DPD ALAMP AKSI Desak Polres Langkat Panggil Bupati dan Kadis PUPR

GOMEDAN – Sejumlah orang yang tergabung di Dewan Pengurus Daerah Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai-Langkat, Kamis (17-06-2021), mendatangi Mako Polres Langkat.

Loading...

Mereka datang dengan membawa beberapa kertas karton yang bertuliskan, diantaranya panggil & periksa Kepala Dinas (Kadis, red) PUPR Kab. Langkat.

Dalam pernyataan sikap Nomor : 090/DPD/ALAMPAKSI/B/PEMB/VI/2021 yang dibacakan Koordinator Aksi, Rezeki Hariansyah Putra dan Koordinator Lapangan, Dodi Setiawan disebutkan bahwa, korupsi merupakan kata yang tidak asing bagi rakyat Indonesia.

Menurut mereka, korupsi merupakan sebuah perilaku kejahatan tindak pidana khusus yang harus diadili dan dimusnahkan dari muka bumi ini.

Diungkapkan mereka bahwa, tahun ini Sumatera Utara mendapat peringkat ke dua sebagai Provinsi terkorup di Indonesia (berdasarkan media online kontan.co.id, red).

“Walaupun Langkat bagian dari Sumatera Utara, Kami tidak ingin Langkat memiliki prestasi demikian. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Langkat karena telah mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2020,” kata mereka.

Namun, sambung mereka, bukan berarti Langkat terbebas dari korupsi.”Setelah kami melakukan pantauan lapangan, kami menilai ada beberapa dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat,” ucap mereka.

Hal ini, sebut mereka, sehubungan dengan beberapa ruas jalan protokol di kabupaten Langkat yang mengalami kerusakan, akan tetapi tidak mendapat perhatian serius dari Bupati Langkat.

Menurut mereka lagi, setiap tahunnya Pemkab Langkat selalu menganggarkan biaya rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

Berdasarkan data yang mereka punya, perubahan APBD TA 2019 untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan kurang lebih sebesar Rp.3.910.996.000.

Namun hanya terealisasi sebesar Rp.3.772.327.000, atau (96,45%). Kemudian, pada APBD TA 2020, dianggarkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kurang lebih sebesar Rp.3 Miliar.

“Maka, berdasarkan hal tersebut di atas, kami menduga anggaran rehabilitasi/pemeliharaan jalan telah di markup, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara,” ujar mereka.

Atas hal inilah, lanjut mereka, DPD ALAMP AKSI Binjai-Langkat meminta para penegak hukum, khususnya yang ada di Kabupaten Langkat untuk memanggil dan memeriksa Bupati dan Kadis PUPR Kabupaten Langkat.

(SN Gomedan.co.id, Sumut)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI