oleh

Anggota DPRD Sumut Soroti Pinjaman Utang Pemprovsu ke PT SMI

-Pemprov-13 views
banner 728x90

GO MEDAN – Sejumlah anggota DPRD Sumut soroti pinjaman utang  Pemprovsu ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada APBD tahun 2021 sebesar Rp 5,6 triliun. Sebagian setuju pinjaman ini digunakan mendongkrak ekonomi daerah, namun juga dikritisi karena kurang sensitif di tengah pandemi Covid-19.

Loading...

Pandangan tersebut disampaikan tiga anggota DPRD Sumut, M Aulia Aqsa, HM Subandi, dan Marajaksa Harahap akhir pekan silam.

Ketiganya merespon Nota Keuangan dan Ranperda Sumut tentang RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Gubsu Edy Rachmayadi Jumat (20-11-2020), dan kemudian disahkan jadi Perda tentang APBD Sumut 2021 Jumat (27-11) di gedung DPRD Sumut.

Gubsu menjelaskan, seluruh anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13,7 triliun sudah mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Merespon ini, anggota DPRD Sumut, M Aulia Aqsa dari Fraksi Gerindra berpendapat, pandangan yang disampaikan fraksinya mengkritisi pinjaman dana Rp5.6 triliun ini dalam bentuk utang Pemprovsu kepada PT SMI yang merupakan perusahaan plat merah di bawah Kementrian Keuangan RI.

Aqsa berpendapat, Gubsu terkesan kurang sensitif dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat dan peningkatan ketahanan pangan di masa pandemi Covid- 19 ini. “Jangan sampai pinjaman itu jadi malapeta dan membebani rakyat,” sambungnya.

DPRD Sumut soroti utang Pemprovsu ke PT SMI Rp 5,6 triliun yang disampaikan anggota dewan, HM Subandi yang berasal juga berasal dari Fraksi Gerindra. Subandi berpendapat bahwa pinjaman Pemprovsu Rp 5,6 triliun kepada PT SMI nantinya akan digunakan mendongkrak ekonomi daerah.

Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk pembanguan infrastruktur kesehatan Rp 900 miliar, infrastruktur jalan dan jembatan Rp2 miliar dan untuk pembangunan infrastruktur olahraga Rp2.7 triliun.

Dana PEN yang dikucurkan sebesar Rp 365 triiun tahun 2020 tahun ini naik 4,4% jadi Rp 372 triliun tahun depan, sehingga perlu dimaksimalkan. “Berdasarkan catatan, dana PEN tahun 2020 untuk 34 provinsi baru terserap 49,5%, sehingga harus terus ditingkatkan,” katanya.

Menyebut salah satu alokasi pemanfaatan yang perlu ditalangi PEN, Subandi menyebut pembangunan Sport Centre yang berada di Batangkuis, Deli Serdang, yang tertunda karena ketiadaan dana tambahan. Selanjutnya, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di kawasan Medan Estate, di Deli Serdang, yang butuh dana Rp 1,7 triliun.

Terkait pembangunan Sport Centre yang berada di Batangkuis, Deli Serdang, anggota Komisi E DPRD Sumut Marajaksa Harahap menjelaskan, venue itu jadi lokasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang digelar dua provinsi, yakni Sumut-Aceh.

Dijelaskan, Komisi E pekan lalu sudah mengunjungi Kantor Kemenpora di Jakarta, Kamis (26-11-2020), dan Menpora Zainuddin Amali ingin venue PON XXI di Sumut selesai tepat waktu.

“Sport Centre di Batangkuis memang terus dipacu pembangunannya, namun Pemprovsu perlu mendorong percepatannya dengan penambahan anggaran yang diperlukan,” pungkas Marajaksa, yang komisinya membidangi olahraga ini.

Pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional dan diharapkan jadi ikon baru di Sumut dibangun dengan biaya sekitar Rp 8,6 triliun dan dimulai pembangunannya Jumat (14-08-2020) oleh Gubsu, dan diperkirakan selesai 2023.

(SN Gomedan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI