oleh

Ratusan Massa Gerilyawan Tuntut Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Polisi Kenak Lemparan Batu

-Politik-12 views

P.SIANTAR (Go Medan) – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan (Gerilyawan) berkumpul di depan gerbang kantor DPRD Kota Pematangsiantar, massa menuntut Tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pihak Polres Pematangsiantar bersama Brimob menurunkan mobil watercanon guna mengawal dan meredam menahan massa aksi yang ingin masuk di kantor DPRD melalui pintu gerbang yang dijaga oleh Petugas.

Loading...

Masa Aksi yang ingin masuk di Gedung DPRD Kota Siantar juga menimbulkan kericuhan dan diwarnai dengan aksi lempar botol, Sendal, Lempar gelas kemasan air mineral dan main lempar batu, Kamis (08-10-2020) sekitar pukul 11.00 Wib hingga selesai sekitar pukul 14.00 Wib.

Akibat lemparan batu tersebut seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Pematangsiantar mengalami luka- luka.

AKBP Boy Sutan Binanga Siregar SIK mengatakan, selain Bripka Junias Simbolon ada dua anak buahnya yang lain terluka akibat lemparan oleh demonstran.

“Baru saya dapat informasi, ada dua lagi anggota yang terkena. Dari mahasiswa nanti saya cek dulu ada atau tidak yang diamankan,” ujarnya.

Dovasep (pimpinan aksi) mengatakan aksi lemparan batu itu bukan dari yang massa aksi yang di pimpin nya.

“Yang melempar batu itu bukan dari massa yang tergabung dari Rakyat melawan, banyak orang hadir dari luar massa aksi kami, tetapi itu tadi karena kita loss control, saat kawan kawan Gerilyawan terlalu euforia dorong mendorong, ada masuk dari belakang main lempar-lempar batu kita tidak tahu siapa, yang membuat kerusuhan ini terjadi,” sebutnya.

Sementara itu, dalam selebarannya, Gerilyawan menjelaskan landasan mereka menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dibandingkan sebelum diterbitkannya RUU Cipta Kerja, antara lain yang pertama berkurangnya waktu istirahat dan cuti.

Yang kedua, bentuk pengupahan berdasarkan satuan hasil dan waktu. Ketiga, berkurangnya uang penggantian hak. Keempat, dihapusnya ketentuan pidana bagi perusahaan. Kelima, semakin besarnya peluang perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Outsourcing.

Keenam, status kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dihapus. Ketujuh, waktu kerja lembur diperpanjang. Kedelapan, memperbesar kemungkinan perusahaan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kesembilan, semakin mudahnya pengurusan Amdal sehingga berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan hidup.

Maka dari itu, Gerilyawan menuntut 4 poin yakni poin pertama batalkan Omnibus Law, kedua, Mosi Tidak Percaya, ketiga, Sahkan RUU PKS dan keempat, Hentikan Represifitas Aparat terhadap Demonstran. Gerilyawan juga mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pembatalan omnibus law.

(P.Siantar, Toni Go Medan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI